Gakin Penerima PKH, Terima Kartu Kesejahteraan Sosial

Solok, (MC Kota Solok)-Dinas Sosial Kota Solok serahkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) kepada masyarakat miskin di Aula Kantor Dinas setempat, Jumat (25/8/17). Penyerahan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Sosial Kota Solok diwakilli Kabid Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) Drs. Usril. dalam kesempatan itu usril mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai arahan Presiden saat rapat terbatas pada 26 April lalu tentang keuangan inklusif. “Arahan Presiden bahwa setiap bansos dan subsidi agar disalurkan non tunai menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan mengontrol, memantau, serta memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat jumlah, ”

Terkait hal ini, Menteri Sosial memerintahkan agar penyaluran bansos diintegrasikan dalam satu kartu. Langkah strategis telah dilaksanakan, termasuk menjalin kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan berbagai kementerian/lembaga terkait. “Uji coba penyaluran bansos non tunai melalui electronic warung gotong royong atau e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-PKH telah dilaksanakan di 25 kota sejak Agustus 2016, ” ucapnya. Khusus untuk kota solok setidaknya pemerintah telah menyalurkan sebanyak 1.275 Kartu yang terdiri dari 340 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kec. Tajung Harapan dan 584 KPM untuk Kec. Lubuk Sikarah. Kemudian usri menambahkan untuk satu KPM/tahun masing- masing menerima Rp. 1.890.000,- secara  keseluruhan Kota Solok menerima kucuran dana pusat  Rp. 2.409.750.000,-

Penerima PKH diprioritaskan memperoleh bantuan rastra/bantuan pangan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan KUBE, serta berbagai program bersubsidi lainnya. Diharapkan penerima akan memperoleh dampak signifikan dari PKH dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indoensia. Penyaluran bansos non tunai diprioritaskan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan e-Warong KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik.
Penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM HIMBARA dengan sistem E-Walet dan tabungan terintegrasi, menggunakan sistem kartu combo multifungsi sebagai e-wallet berbasis server yang bisa menyimpan data penyaluran bantuan PKH dan basis TabunganKu. Teknis pengambilan bansos non tunai PKH dan rastra/bantuan pangan di e-Warong KUBE-PKH merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial dengan HIMBARA dan Bulog. Selain itu, ada titik-titik yang bisa digunakan untuk pencairan melalui agen-agen perbankan, ATM, dan outlet bank tertentu, sebagai realisasi program OJK menggunakan Laku Pandai dan program BI untuk keuangan digital. Didukung jaringan outlet HIMBARA yang mencapai lebih dari 55.000 ATM dan 114.000 agen sudah cukup dan mampu melayani penyaluran bansos.

Saat penyaluran juga dibangun sistem monitoring yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bansos serta rekonsiliasinya menjadikan sistem bisa diakses Kementerian dan stakeholder terkait yang memerlukan data. Ke depan, dengan metode ini bisa diterapkan untuk mendukung program pemerintah dalam penyaluran berbagai bansos atau program bersubsidi lainnya, seperti pupuk, elpiji, dan KIP.(MR)

%d blogger menyukai ini: