Alih Fungsi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan, Ini Tanggapan Pemerintah Kota Solok

Alih Fungsi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan, Ini Tanggapan Pemerintah Kota Solok

Rapat Dewan Ketahanan Pangan

Solok, (MC Kota Solok) – Rapat Dewan Ketahanan Pangan (27/5) dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Kota Solok, Ir. Helmiyati.

Rapat Dewan Ketahanan Pangan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Kota Solok, Ir. Helmiyati pada hari Rabu, 27 Mei2015. Rapat yang bertempat di ruang rapat Walikota Solok dihadiri oleh seluruhSKPD  se-Kota Solok tersebut didasari bahwa ketahanan pangan melibatkan lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu wadah penanganan masalah pangan. Latar belakang masalah yang dimaksud ialah konversi (alih fungsi) lahan pertanian terutama sawah ke penggunaan lain, seperti perumahan. Menurut Ir.Effendi, MP, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa pengurangan lahan pertanian, terutama sawah produktif tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045 akan meyebabkan lahan pertanian yang tersisa nanti tidak mampu lagi memproduksi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduk.

Bappeda sebagai perencana daerah juga mendukung program Ketahanan Pangan dengan pengenalan RT/RW Kota Solok sehingga penggunaan lahan nantinya sesuai dengan peruntukan masing-masing. “Untuk lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan  berdasarkan RT/RW Kota Solok, izin pemanfaatan lahan tidak akan dikeluarkan”, ungkap Viveri Andra, S.H., M.Si., Kepala Bappeda Kota Solok.

Rapat ini juga membahas Peraturan Daerah (Perda) no. 3 tahun 2015 tentang kemandirian pangan. Perda ini memiliki 11 Bab, 53 Pasal dengan 94 ayat. Perda ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui instruksi Gubernur. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar mengungkapkan bahwa untuk wilayah Sumatera Barat, kemandirian pangan adalah target Pemerintah karena sebagian besar komoditi pangan (110 dari 112 komoditi) diproduksi di Sumatera Barat.  Hanya dua komoditi, yakni kedelai dan kacang hijau yang bukan merupakan komoditas pangan dari Sumatera Barat sehubungan dengan kondisi iklim daerah.

Kesimpulan rapat adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan, dalam hal ini diketuai oleh Walikota, harus lebih tanggap terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pangan, termasuk cadangan pangan pemerintah daerah yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika terjadi bencana di Kota Solok. Selain itu kepada warga, terutama ibu rumah tangga, dihimbau agar lebih selektif dalam menghadirkan konsumsi keluarga dan lebih membudayakan konsumsi pangan lokal yang bebas dari bahan berbahaya (Ketapang/Rico).

Tags: ,