Siswa-siswi SLTP dan SLTA Ikuti Penyuluhan Hukum

Solok, (InfoPublikSolok) – Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Solok bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Kota Solok berikan penyuluhan hukum ke siswa-siswi SLTP dan SLTA se Kota Solok.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 24 Juli s/d 02 Agustus 2018, di 8 (delapan) sekolah yaitu SMAN 2 Kota Solok, SMAN 4 Kota Solok, SMKN 3 Kota Solok, SMK Muhammadiyah, SMK Kosgoro, SMPN 4 Kota Solok, SMP 6 Kota Solok dan MTsN Kota Solok. Narasumber kegiatan berasal dari Tim Kejaksaan Negeri Kota Solok dengan materi tentang “Hoax”.

Kajari Kota Solok, Aliansyah, SH, MH sangat mengharapkan para siswa agar cermat dalam melihat pemberitaan yang beredar fakta atau hoax. “Teliti dan periksalah apakah berita tersebut dari web resmi atau abal-abalan, karena hal tersebut bisa saja mengakibatkan pihak atau orang yang terkena hoax bisa kehilangan nyawanya,” harapnya.

Yan Subiyono, SH Kasi Intelijen selaku narasumber “Hoax artinya tipuan, menipu,  atau berita bohong dan dapat dikatakan bahwa Hoax adalah kata yang berarti ketidak benaran dalam suatu informasi” singkatnya, dan juga Irvan Maulana, SH juga menambahkan “bahwasanya hoax banyak muncul di media sosial dan biasanya berita tersebut tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak-pihak tertentu” katanya.

Reni Novita, SH Pemeriksa Kejaksaan Negeri Kota Solok selaku narasumber dalam pemaparannya juga mengatakan “Hoax ini sangat banyak muncul pada sosial media seperti FB, Instagram, Twitter, dll dan juga penyebaran hoax ini sudah sama seperti penyebaran Narkoba karena hoax ini ada yang memproduksi, ada konsumen. Ini bagian dari proxy war, perang yang diciptakan negara tertentu tanpa menggunakan senjata, tetapi menggunakan pihak ketiga yaitu hoax ini,” jelasnya.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Solok yang diwakili oleh Alex Shindo selaku Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mengatakan “Hendaknya mulai dari sekarang kami mengharapkan para siswa menjadi siswa-siswi yang pintar dan cerdas yang taat pada peraturan dan hukum dan tidak mudah tergoda dalam penyebaran berita-berita atau informasi yang belum jelas keasliannya.” pesannya. (mr)

Penyuluhan Hukum Bagi Siswa Baru SLTP dan SLTA se-Kota Solok

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok bekerjasama Polres Solok Kota berikan Penyuluhan Hukum ke sekolah-sekolah untuk siswa-siswa baru tingkat SLTP dan SLTA se-Kota Solok. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 09 s/d 23 Juli 2018.

Penyuluhan hukum tersebut, diangkat dengan tema “Sosialisasi Etika Berlalu Lintas dengan Pelajar, Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Menuju Indonesia Tertib Bersatu dan Keselamatan No. 1”.

Dalam kegiatan ini, hadir dua narasumber dari Polres Solok Kota Ipda Thamrin (Kaur Bin Ops Lantas Polres Solok Kota) memberikan materi tentang Tertib Lalu Lintas dan Iptu Elfi Indra (Kasat Binmas Polres Solok Kota) tentang Kenakalan Remaja.

Dalam kesempatan ini Ipda Thamrin memberikan materi tentang Aturan-aturan berlalu lintas dan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan bermotor serta sanksi-sanksi yang didapat apabila melanggarnya.

Ipda Thamrin dalam pemaparannya menjelaskan aspek hukum yang perlu diketahui dalam berlalulintas adalah UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berbagai aspek lainnya seperti: aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta aspek politik.

“Saya tegaskan kepada siswa-siswa, bahwa setelah penyuluhan hukum etika berlalu ini selesai, tidak ada lagi siswa-siswa SLTP atau SMA yang belum cukup umur atau belum mempunyai SIM membawa kendaraan bermotor ke sekolah, karena Pihak Satlantas Polres Solok Kota akan langsung menilang kendaraan tersebut dan membawa langsung ke Polresta Solok Kota,” tegasnya.

Sedangkan Iptu Elfi Indra dalam materi Kenakalan Remaja, menjelaskan “Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa, seperti: penggunaan narkoba, minum-minuman keras, perjudian, perkelahian atau tawuran, pemerasan dan balapan liar,” jelasnya.

“Untuk tindakan pidana yang menyebabkan orang lain luka-luka atau cacat serta meninggal dunia, tidak ada yang namanya siswa-siswa dibebaskan dari hukum. Proses hukum akan terus dijalani, dan apabila terbukti bersalah remaja yang belum cukup umur akan dimasukkan ke dalam penjara anak yang saat sekarang ini telah ada di Tanjung Pati Kota Payakumbuh” tegas Iptu Elfi.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Solok yang diwakili oleh Alex Shindo selaku Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mengatakan “Kita sangat mengharapkan kepada siswa-siswa ke depannya agar menjadi sadar hukum dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri atau pun orang lain,” pesannya. (mr)

Pemerintah Kota Solok Sosialisasikan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada masyarakat Kelurahan se-Kota Solok.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan dua gelombang, untuk Kecamatan Tanjung Harapan diselenggarakan pada tanggal 2 s/d 4 April 2018 yang lalu bertempat di Aula Kantor Lurah Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan. Gelombang kedua untuk Kecamatan Lubuk Sikarah, dilaksanakan dari tanggal 30 April s.d 04 Mei 2018 bertempat di Aula Kantor Lurah VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Sosialisasi pada Kecamatan Lubuk Sikarah ini, dibuka oleh Kabag Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Alex Shindo, SH. MH.  Sebagai narasumber dari DPRD Kota Solok disampaikan oleh  Yoserizal, SH dan H. Dalius dari Komisi I DPRD Kota Solok, sedangkan dari eksekutif disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nova Elfino, dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok. Sosialisasi tersebut diikuti oleh delapan puluh orang peserta yang terdiri dari Ketua LPMK, Ketua RT/RW dan Pemuka Masyarakat dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikarah.

Dalam kesempatan ini Yoserizal, SH dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 mengatakan “Pemerintah Daerah Kota Solok telah menyediakan bantuan hukum  bagi masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum dan masyarakat kita yang terjerat kasus hukum ini tidak perlu merasa cemas akan biaya proses hukumnya, karena Pemko Solok telah menyediakan biaya tersebut secara gratis dan biaya tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Solok,” katanya.

Sedangkan H. Dalius dalam pemaparannya mengharapkan “agar utusan masyarakat yang hadir dapat juga menyebar-luaskan isi sosialisasi ini kepada masyarakat yang tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan ini, supaya seluruh masyarakat kota Solok menjadi masyarakat yang tahu dan sadar tentang hukum,” harapnya.

Sedangkan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nova Elfino menjawab pertanyaan salah seorang masyarakat tentang pembangunan Mushalla atau Masjid mengatakan “untuk hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena negara kita ini adalah negara kesatuan bukan negara satu agama, sebab hal tersebut bisa menyebabkan kecemburuan antar agama,” singkatnya.

Dalam kesempatan ini Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok, Arjuna juga menambahkan tentang materi dari UU No. 2 Tahun 2012, “untuk penggantian tanah yang belum ada sertifikatnya, Pemerintah Kota Solok akan melakukan penggantian ganti rugi setelah sertifikat tanah tersebut keluar dulu, dan juga Pemko Solok siap membantu masyarakat untuk pengurusan sertifikat tersebut,” kata Arjuna.

Lanjutnya Arjuna mengatakan, “UU No. 2 Tahun 2012 ini adalah tindak lanjut dari Perpres No. 71 Tahun 2012, serta untuk penilaian harga ganti rugi tanah, sudah ada lembaga konsultan publik yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah yang saat ini berkedudukan di Kota Padang,” jelasnya.

Dalam hal bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Alex Shindo, SH, MH menjelaskan “kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum, agar terlebih dahulu melengkapi syarat-syaratnya dan pengurusannya bisa melalui Kelurahan masing-masing atau bisa juga langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok” katanya. (mr)

Pemko Solok Sosialisasikan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertempat di Aula Kantor Lurah Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, Senin, (2/4/18).

Acara yang dijadwalkan tanggal 2 April sampai 4 April 2018 dibuka oleh Kabag Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Alex Shindo, SH. MH. Turut Hadir Lurah Kampung Jawa Riko Budiawan, S.IP, Narasumber dari Komisi I DPRD Kota Solok yang diwakili oleh Amrinof Dias Dt. Ula Gadang, SH dan Hendra Saputra, SH, Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nova Elfino, serta 80 (delapan puluh) orang peserta yang terdiri dari Ketua LPMK, Ketua RT/RW dan Pemuka Masyarakat dari Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Nan Balimo.

Amrinof Dias Dt. Ula Gadang, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015, mengamanatkan Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, kecuali untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan tindak pidana psikotropika dan sejenisnya, tindak pidana teroris, subversif, ilegal logging, ilegal mining, human trafficking, pelaku asusila maupun judi”, jelasnya.

Pada kesempatan itu, Amrinof selaku pengurus KAN Kota Solok juga menyampaikan terkait dengan permasalahan tanah konsolidasi, “Untuk penyelesaian masalah tanah konsolidasi masyarakat diminta melengkapi surat-suratnya, dan tidak dipungut biaya dalam proses penyelesaiannya”, kata Amrinof.

Asisten Bidang Pemerintahan dalam pemaparannya terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menjelaskan kepada peserta apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam aturan tersebut, serta bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pembayaran ganti rugi. “Bahwa untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini selalu dimulai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat”, kata Nova Elfino. (mr)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok Dibahas Tim

Solok, (InfoPublikSolok) – Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Solok yang dikoordinir oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok lakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok Tahun 2018 di Ruang Rapat Walikota Solok, (Senin, 12/03).

Pembahasan dipimpin oleh Drs. Yul Abrar selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum dengan melibatkan Tim Perancang dari Kemenkum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat yang dikoordinir oleh Yeni Nel Ikhwan, SH, MH, Kabid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembahasan Ranperda dilakukan secara maraton dari tanggal 12-13 Maret 2018 dengan pemrakarsa Ranperda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Dinas Ketahanan Pangan tentang Ketahanan Pangan.

Dalam pembahasan Tim Perancang memberi tanggapan bahwa Ranperda-ranperda tersebut harus sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam teknik penulisan mengikuti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kabag Hukum Setda Kota Solok Hendrizal mengatakaan “masih banyak perbaikan-perbaikan Ranperda yang harus dilakukan dan disesuaikan dengan tanggapan dari Tim Perancang Produk Hukum dari Kemenkum HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat”, ungkapnya. (mr)