Bamus DPRD Bahas Agenda Kerja dengan Pemerintah Daerah

Bamus DPRD Bahas Agenda Kerja dengan Pemerintah Daerah
Rapat badan Musyawarah DPRD Kota Solok

Kota Solok – Badan Musyawarah DPRD Kota Solok menyelenggarakan rapat pembahasan dan penetapan agenda kerja di Kantor DPRD Kota Solok, Jumat (24/7). Selain anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Musyawarah DPRD Kota Solok, rapat tersebut juga tampak dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota Solok, yaitu Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Drs. Syaiful Rustam dan Asisten Sekda. Bidang Ekbang dan Kesra. Ir. Helmiyati serta Kepala DPPKA  Harly Diliry, SE.

Adapun agenda kerja yang dibaas dalam rapat tersebut, yaitu Rapat Paripurna penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2014; Rapat Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi terhadap Nota penjelasan Ranperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2005 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2014; Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2014; dan Rapat Paripurna DPRD terhadap persetujuan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah Kota Solok.

Disamping itu, pada rapat tersebut juga disepakati jadwal pelaksanaan pembahasan tiga Ranperda usulan Pemerintah Daerah dan tiga Ranperda inisiatif  DPRD yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 3-28 Agustus 2015.

Adapun tiga Ranperda usulan Pemerintah Daerah yang akan dibahas tersebut terdiri dari Ranperda tentang Penyertaan Modal, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sementara itu, tiga Ranperda Inisiatif DPRD Kota Solok terdiri atas Ranperda Penempatan Dana Keuangan Daerah pada Perbankan, Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok.