DPRD Beri Tiga Rekomendasi Pokok Terhadap LKPJ Dan LAMJ Walikota Solok

DPRD Beri Tiga Rekomendasi Pokok Terhadap LKPJ Dan LAMJ Walikota Solok

DPRD Beri Tiga Rekomendasi Pokok Terhadap LKPJ Dan LAMJ Walikota Solok

Solok, (MC Kota Solok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Solok tahun 2014 dan Laporan Akhir Masa Jabatan (LKAMJ) Walikota Solok periode 2010-2015. Laporan tersebut merupakan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Solok, pada rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Kota Solok, Kamis (30/4).

Paripurna Istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Keta DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE dan dihadiri oleh Walikota Solok Irzal Ilyas Dt,Lawik Basa.MM, Wakil Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso SH,Msi, unsur FORKOMPINDA, Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, Ketua Pengadilan Agama Kota Solok, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok, Sekretaris DPRD Kota Solok, Asisten dilingkungan Pemerintah Kota Solok, Kepala SKPD dilingkungan pemerintah kota Solok, Pimpinan BUMN dan BUMD Sekota Solok, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Ketua KPEPD, Bundo Kanduang, Ketua TP-PKK, DW, GOW, Persatuan Istri Legislatif Sekota Solok, Pimpinan Parpol, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan Sekota Solok, dan para undangan rapat paripuna lainnya.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, ada tiga rekomendasi pokok yakni Rekomendasi DPRD tentang pendapatan, Rekomendasi bersadarkan kebijakan pemerintah daerah dan Rekomendasi berdasarkan penyelengaraan urusan pemerintah daerah.

Sementara itu Walikota Solok, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa mengatakan dalam sambutanya setelah disampaikan rekomendasi LKPJ dan LAMJ, bahwa pihaknya berterimakasih atas semua rekomendasi yang diberikan DPRD yang merupakah hasil pembahasan Pansus DPRD. Saya ucapkan terimakasih, atas segala rekomendasi yang diberikan Dewan, kami pemerintah daerah akan segera menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut, dan merealisasikan program-program pemerintah sebelum masa jabatan habis.(DPRD/Wahyu)