Kominfo Padang Panjang Sharing Informasi ke Kota Solok

Solok, (InfoPublikSolok) – Dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang Panjang melakukan konsultasi dan sharing informasi terkait dokumen serta pengelolaan kegiatan khususnya pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Kamis (4/10).

Rombongan yang berjumlah lima orang ini disambut oleh Sekretaris Kominfo Kota Solok, Lusya Adelina, di ruang kerjanya yang didampingi Kepala Bidang IKP serta Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPIP) dan Kasubbag Program Diskominfo Kota Solok.

“Saat ini kami sedang menyusun beberapa dokumen perencanaan termasuk IKU, LAKIP dan c ase cading, berdasarkan informasi yang ada dokumen perencanaan Kominfo Kota Solok cukup bagus, sehingga kami memutuskan untuk sharing kesini sehingga ke depan dokumen yang kami buat menjadi lebih sempurna,” ujar Fitri Yenita, SH, Kasubbag Program dan Keuangan Diskominfo Kota Padang Panjang ini.

Kemudian Kasi Layanan Informasi Publik dan Media Diskominfo Padang Panjang, David Nover Marthin SH, juga menambahkan bahwa saat ini Bidang IKP sedang menjalankan beberapa kegiatan namun sedikit terkendala karena ada Kepala Seksi yang pindah ke Provinsi, sementara Pemko belum bisa melakukan pelantikan sebab menunggu Kepala Daerah yang baru dilantik.

Sekretaris Diskominfo Kota Solok, Lusya Adelina menyampaikan bahwa Diskominfo Kota Solok saat ini juga sedang merevisi beberapa dokumen termasuk pengusulan perubahan SOTK.

“Terkait dokumen yang ada di Kota Solok sangat terbuka bagi Pemda lain dalam rangka saling knowledge sharing pengelolaan informasi dan komunikasi publik,” ungkap Lusya yang diamini Ramadhani selaku Kasubbag Program Diskominfo Kota Solok.

Menambahkan paparan Sekretaris, Beny Junaidi mewakili Bidang IKP menyampaikan, “Terkait kegiatan Lapor! SP4N sudah berjalan dimana setiap ada pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti, PPID juga sudah berjalan dengan dukungan dari Kemendagri dan sekarang sudah dilakukan visitasi oleh Komisi Informasi Sumbar dalam rangka pemeringkatan badan publik 2018. Dua kegiatan ini menjadi indikator dalam keterbukaan informasi publik,” jelasnya. (eg)