Pemda harus Revisi Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pemda harus Revisi Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kota Solok – Mulai 26 Juni 2015 Retribusi Menara Telekomunikasi Tidak Harus 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan. Hal ini terungkap dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian perkara nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibatalkan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan Jum’at (26/6) di Aula kantor Dishub Kominfo Provinsi Sumatera Barat dan dibuka langsung oleh Kepala Dishub Kominfo Provinsi Sumatera Barat Amran, SE.

Peninjaun kembali Retribusi Menara Telekomunikasi diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia karena merasa Perda Retribusi Menara Telekomunikasi yang ada saat ini tidak memunihi azaz keadilan sesuai pasal 28D dan 28 F UUD 1945. hal ini sesuai dengan pengertian Retribusi yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu setiap besaran retribusi harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Menurut Yeni Nel Ikhwan, SH, MH dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan dikeluarkannya keputusan MK ini, maka setiap Perda Retribusi Jasa Umum yang mengatur tarif Retribusi berdasarkan NJOP PBB tidak dapat lagi dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ingin tetap memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus melakukan revisi Perda terlebih dahulu. Selain itu Perda yang baru harus memuat antara lain nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, dan prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.