Paripurna Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Kota Solok

Paripurna Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Kota Solok

P

Solok,( MC Kota Solok )- Rapat Paripurna tentang penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Solok atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Solok tentang Ranperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Ranperda penempatan dana keuangan Daerah pada Perbankan dan Ranperda pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat di Kota Solok, dilaksanakan Selasa, (9/6).

Paripurna tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok. Rapat Paripurna tersebut di Pimpin oleh wakil Ketua DPRD Kota Solok, Jon Hendra, Amd, SH dan didampingi wakil Ketua Martin Jofari, S.Sos. dengan dihadiri oleh 11 orang dari 20 orang Anggota DPRD Kota Solok, Walikota Solok H. Irzal Ilyas DT. Lawik Basa, MM dan Wakil Walikota Solok H. Zul Elfian, SH, M.Si, turut hadir unsur FORKOMPINDA Kota Solok, Ketua Pengadilan Negeri Solok, Ketua Pengadilan Agama Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok, Asisten, staf ahli dan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Solok, serta para undangan lainnya.

Pada Rapat Paripurna tersebut, Nota penjelasan DPRD Kota Solok di sampaikan oleh Herdiyulis, SH, MH, dimana penjelasan terbagi atas 3 (tiga) Ranperda diantaranya, Ranperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan Negara hukum, maka perlu campur tangan untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Artinya Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Menurut catatan Mahkamah Agung jumlah Advokat sampai tahun 2005 adalah lebih kurang 3000 orang, bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa sehingga rasio penduduk berbanding advokat adalah 1 : 7.333, akibat dari rasio yang sangat timpang itu maka sangat banyak pencari keadilan yang tidak mendapat pelayanan pendampingan hukum yang semestinya adalah haknya.

Kondisi seperti ini terjadi di Kota Solok, jumlah advokat yang berkedudukan di Kota Solok dapat di hitung dengan jari, sedangkan kebutuhan akan pendampingan hukum bagi masyarakat Kota Solok semakin meningkat. Hingga tahun 2013 dari 60.000 jiwa lebih penduduk Kota Solok masih terdapat 15 % lebih penduduk miskin atau sekitar 9.000 penduduk miskin atau sekitar 1.700 Kepala Keluarga.

Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak azasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan.

Ranperda yang kedua yaitu Ranperda Penempatan Dana keuangan Daerah pada perbankan, Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan termasuk investasi, maka penempatan dana keuangan daerah pada Bank swasta, baik Bank umum maupun Bank perkreditan rakyat harus di atur dengan melibatkan DPRD Kota Solok. Perlu di ketahui, setiap pengelolaan keuangan daerah baik sisi penerimaan, pemanfaatan dan pengaturannya termasuk penyertaan modal dan penempatan dana yang dilakukan Pemda harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah, Pemerintah Kota Solok juga melakukan kegiatan penempatan dana keuangan daerah dalam bentuk simpanan di Bank swasta dalam bentuk Deposito berjangka atau dalam bentuk lainnya.

Dalam praktek terdapat kebijakan Pemerintah Kota Solok yang menempatkan dana keuangan daerah pada Bank Umum dalam bentuk simpanan jangka pendek atau simpanan berjangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah simpanan Pemerintah Daerah kepada Bank swasta dalam bentuk deposito atau produk Bank lainnya itu termasuk dalam bentuk penyertaan modal. Maka dengan demikian perlu di atur penempatan dana keuangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya mendapatkan persetujuan DPRD dan teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ranperda ketiga menjelaskan, Pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat di Kota Solok. Warga Kota Solok sebagai masyarakat perkotaan yang berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perhubungan darat di Sumatera bagian tengah memerlukan adanya ketertiban umum.

Disisi lain perkembangan masyarakat dan kemajuan ekonomi membawa pula dampak ikutan munculnya hal – hal atau perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Hal – Hal atau perbuatan yang menonjol, misalnya mulai ditemukan warga yang meminum minuman keras baik yang beralkohol maupun minuman tradisional yang memabukan.

Sementara itu Perda No.6 Tahun 2005 tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat di Kota Solok, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, diantaranya mulai berdirinya kafe,warung internet yang juga menjadi sarana bermain game online dan play station, hal ini mendorong harus hadirnya norma hukum baru yang mengatur ini salah satunya, mengatur mengenai peran serta masyarakat meliputi pelaporan pencegahan dan upaya pencegahan terjadinya penyakit masyarakat.(DPRD/Wahyu)

Tags: