Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat se-Sumatera Barat

Solok, (MC KotaSolok) – Dinas Sosial Kota Solok bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat Tahun 2017, bertempat di aula SMK Negeri 1 Solok, Senin (28/8/17).

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kota Solok yang di wakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial Drs. Doris Welly dengan narasumber Sudrajat. S.Sos Kasi. Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 50 orang PSM yang berasal dari 5 Kab/Kota se Sumatera Barat yaitu Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya.

Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, pemahaman dan penghayatan kemampuan serta keterampilan teknis PSM dalam melaksanakan tugas pengabdiaannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Meningkatnya motivasi dan kinerja PSM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya.

Drs. Doris Welly dalam sambutan Kepala Dinas Sosial Kota Solok menyampaikan, “Kemiskinan ditengarai sebagai biang keladi yang akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial lainnya seperti keterlantaran, tunasusila dan disabilitas. Untuk itu perlu peningkatan kualitas sumberdaya relawan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di tingkat kelurahan”, sampai Doris.

Sudrajat. S.Sos selaku narasumber menyampaikan, “Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang ada. Menangani permasalahan sosial, baik permasalahan yang bersifat individu, kelompok dan masyarakat. Merencanakan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan. Bekerjasama dan membangun jaringan kerja dalam melaksanakan tugas”, harap Sudrajat.

Selanjutnya dikatakannya, “PSM sebagai pilar usaha kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas bekerjasama dengan pilar partisipan lainnya (seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana, dll.), bersama Pemerintah melakukan upaya agar PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik”, katanya. (MR)

%d blogger menyukai ini: