Pemberian Hak Akses Data Kependudukan Bagi Instansi Pengguna

Pemberian Hak Akses Data Kependudukan Bagi Instansi Pengguna

Solok, (InfoPublikSolok) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Solok dalam waktu dekat akan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi terkait yang membutuhkan data kependudukan, sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el.

Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi OPD Kab/Kota dan badan hukum di Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat.

Untuk kesiapan pelayanan pemanfaatan data tersebut, Dinas Dukcapil telah menyediakan perangkat pendukung atau aplikasi warehouse yang dibangun oleh Dirjen Dukcapil melalui penandatanganan PKS antara Kadisdukcapil Kab/Kota dengan Kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Kab/Kota sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan.

Dan demi kelancaran kegiatan, Disdukcapil telah melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh OPD pengguna untuk menginformasikan tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el bagi lembaga pengguna pada Selasa (14/8), dengan pemateri AA Azhari, S.Kom dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Sosialisasi yang dibuka oleh Walikota Solok yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Nova Elfino ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aparatur pemerintah terkait administrasi kependudukan khususnya ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses NIK, data kependudukan dan KTP-el.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Solok tersebut, Nova Elfino menyampaikan tugas pemerintah tidak saja dalam melaksanakan tugas pembangunan.

“Pemerintah juga memiliki tugas sebagai penyedia layanan masyarakat seperti penerbitan izin usaha, jaminan kesehatan, pendidikan, penerbitan jaminan ketenagakerjaan dan jenis pelayanan publik lainnya, itu semua membutuhkan data kependudukan,” katanya.

“Melalui kerjasama dengan OPD ini, kedepannya seluruh pemanfaatan data kependudukan dapat difasilitasi dan dioptimalkan,” ungkap Syaiful, Kepala Dinas Dukcapil Kota Solok dalam keterangannya.

“Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan dimaksud adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, yaitu untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal, sebagaimana yang disebutkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” jelasnya. (am)

Tags: , , , ,