Pemko Solok Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda

Pemko Solok Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi  Terhadap 3 Ranperda

jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi - Farksi

Solok (MC Kota Solok ) – DPRD Kota Solok gelar Rapat Paripurna Nota Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda Kota Solok, Jum’at (12/6). Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok Jon Hendra, SH berjalan dengan tertib dan lancar.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok Martin Jofari, S.Sos serta anggota DPRD Kota Solok, Wakil Walikota Solok H. Zul Elfian, S.H., M.Si., Asisten ahli, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok serta Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang Kota Solok dan undangan lainnya.

Secara terperinci, Pemerintah Kota Solok memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi yang disampaikan pada hari Rabu lalu (10/6). Terhadap pandangan umum dari fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Bayu Kharisma, ditanggapi bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kepala daerah bersama–sama dengan DPRD akan selalu berusaha secara maksimal dalam membuat Perda sebagai dasar hukum yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah.

Pandangan umum dari Fraksi Restorasi Nurani Indonesia yang disampaikan oleh Yoserizal, ditanggapi bahwa dalam pembentukan ketiga Ranperda yang diusulkan dari Pemerintah Daerah, telah dilakukan konsultasi secara lisan dalam rangka pembinaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Cq Biro Hukum dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM, Pemerintah Provinsi akan melakukan klarifikasi Perda tersebut, sedangkan terhadap perda perubahan kedua atas perda retribusi jasa umum dan jasa usaha, akan dilakukan evaluasi oleh Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya Mendagri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pandangan umum dari Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan yang disampaikan Ilzan Sumarta, S.Pt, M.Si, dijelaskan bahwa sisa dana hasil revisi RAPBD sebesar lebih kurang Rp 25,8 Milyar digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 8 Milyar, penambahan dana hibah pelaksanaan pemilu sebesar Rp.1,5 Milyar, pengadaan tanah GOR sebesar Rp 2,5 Milyar dan penambahan Belanja Modal Pembangunan Kolam Renang sebesar Rp. 2,5 Milyar. Sehubungan penerimaan tenaga honor, dilakukan untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dipenuhi oleh PNS yang ada, dengan pembayaran gaji pegawai Non PNS mengacu pada SK Walikota No.800 / 332 / BKD-2014 tanggal 26 November 2014 tentang pemanfaatan tenaga non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Pandangan umum dari Fraksi Golkar Indonesia Raya yang disampaikan oleh Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, dijelaskan bahwa sehubungan dengan diresmikannya pasar semi modern, pemerintah daerah melalui tim yang telah ditunjuk telah menginvetarisir pedagang yang diberi prioritas untuk menempati kios atau los di pasar raya tahap V. Pedagang yang diprioritaskan tersebut berasal dari Blok VII yang belum ditempatkan. Sebahagian pedagang tersebut telah menerima kunci dan menghuni kios di pasar raya tahap V. Penampungan pedagang korban kebakaran telah diperintahkan untuk segera dikosongkan dan nantinya kiospenampungan akan dibongkar secara bertahap. Terkait dengan kenyamanan masyarakat beribadah pada bulan Ramadhan,tim dari Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan pemantauan dan sekaligus perbaikan terhadap lampu jalan yang berada di sekitar mesjid dan mushola di Kota Solok.

Pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Angry Nursya, dijelaskan bahwa untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum, dalam jangka pendek perlu diambil langkah alternatif dengan pemanfaatan dana bantuan APBN sebesar Rp 19 Milyar. Sedangkan pemanfaatan Bandar Imang Payo masih mengalami hambatan terkait pembebasan lahan dan belum jelasnya status fungsi dari hutan Bukit Nurjida. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk menghindari lonjakan harga, akan dilakukan operasi pasar berdasarkan instruksi dari Kementerian Perdagangan. Terkait dengan perpakiran yang ada pada jalur utama pasar raya guna menghindari kemacetan, pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Solok selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, khususnya dengan Satlantas Polres Kota Solok. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk penyediaan lahan parkir yang representatif untuk ke depannya di Kota Solok. Selain itu, Pemerintah Daerah akan berupaya menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap pedagang makanan yang beroperasi di siang hari selama bulan Ramadhan. (dprd/wahyu)

Tags: , ,