Siswa-siswi SLTP dan SLTA Ikuti Penyuluhan Hukum

Solok, (InfoPublikSolok) – Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Solok bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Kota Solok berikan penyuluhan hukum ke siswa-siswi SLTP dan SLTA se Kota Solok.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 24 Juli s/d 02 Agustus 2018, di 8 (delapan) sekolah yaitu SMAN 2 Kota Solok, SMAN 4 Kota Solok, SMKN 3 Kota Solok, SMK Muhammadiyah, SMK Kosgoro, SMPN 4 Kota Solok, SMP 6 Kota Solok dan MTsN Kota Solok. Narasumber kegiatan berasal dari Tim Kejaksaan Negeri Kota Solok dengan materi tentang “Hoax”.

Kajari Kota Solok, Aliansyah, SH, MH sangat mengharapkan para siswa agar cermat dalam melihat pemberitaan yang beredar fakta atau hoax. “Teliti dan periksalah apakah berita tersebut dari web resmi atau abal-abalan, karena hal tersebut bisa saja mengakibatkan pihak atau orang yang terkena hoax bisa kehilangan nyawanya,” harapnya.

Yan Subiyono, SH Kasi Intelijen selaku narasumber “Hoax artinya tipuan, menipu,  atau berita bohong dan dapat dikatakan bahwa Hoax adalah kata yang berarti ketidak benaran dalam suatu informasi” singkatnya, dan juga Irvan Maulana, SH juga menambahkan “bahwasanya hoax banyak muncul di media sosial dan biasanya berita tersebut tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak-pihak tertentu” katanya.

Reni Novita, SH Pemeriksa Kejaksaan Negeri Kota Solok selaku narasumber dalam pemaparannya juga mengatakan “Hoax ini sangat banyak muncul pada sosial media seperti FB, Instagram, Twitter, dll dan juga penyebaran hoax ini sudah sama seperti penyebaran Narkoba karena hoax ini ada yang memproduksi, ada konsumen. Ini bagian dari proxy war, perang yang diciptakan negara tertentu tanpa menggunakan senjata, tetapi menggunakan pihak ketiga yaitu hoax ini,” jelasnya.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Solok yang diwakili oleh Alex Shindo selaku Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mengatakan “Hendaknya mulai dari sekarang kami mengharapkan para siswa menjadi siswa-siswi yang pintar dan cerdas yang taat pada peraturan dan hukum dan tidak mudah tergoda dalam penyebaran berita-berita atau informasi yang belum jelas keasliannya.” pesannya. (mr)

Penyuluhan Hukum Bagi Siswa Baru SLTP dan SLTA se-Kota Solok

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok bekerjasama Polres Solok Kota berikan Penyuluhan Hukum ke sekolah-sekolah untuk siswa-siswa baru tingkat SLTP dan SLTA se-Kota Solok. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 09 s/d 23 Juli 2018.

Penyuluhan hukum tersebut, diangkat dengan tema “Sosialisasi Etika Berlalu Lintas dengan Pelajar, Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Menuju Indonesia Tertib Bersatu dan Keselamatan No. 1”.

Dalam kegiatan ini, hadir dua narasumber dari Polres Solok Kota Ipda Thamrin (Kaur Bin Ops Lantas Polres Solok Kota) memberikan materi tentang Tertib Lalu Lintas dan Iptu Elfi Indra (Kasat Binmas Polres Solok Kota) tentang Kenakalan Remaja.

Dalam kesempatan ini Ipda Thamrin memberikan materi tentang Aturan-aturan berlalu lintas dan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan bermotor serta sanksi-sanksi yang didapat apabila melanggarnya.

Ipda Thamrin dalam pemaparannya menjelaskan aspek hukum yang perlu diketahui dalam berlalulintas adalah UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berbagai aspek lainnya seperti: aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta aspek politik.

“Saya tegaskan kepada siswa-siswa, bahwa setelah penyuluhan hukum etika berlalu ini selesai, tidak ada lagi siswa-siswa SLTP atau SMA yang belum cukup umur atau belum mempunyai SIM membawa kendaraan bermotor ke sekolah, karena Pihak Satlantas Polres Solok Kota akan langsung menilang kendaraan tersebut dan membawa langsung ke Polresta Solok Kota,” tegasnya.

Sedangkan Iptu Elfi Indra dalam materi Kenakalan Remaja, menjelaskan “Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa, seperti: penggunaan narkoba, minum-minuman keras, perjudian, perkelahian atau tawuran, pemerasan dan balapan liar,” jelasnya.

“Untuk tindakan pidana yang menyebabkan orang lain luka-luka atau cacat serta meninggal dunia, tidak ada yang namanya siswa-siswa dibebaskan dari hukum. Proses hukum akan terus dijalani, dan apabila terbukti bersalah remaja yang belum cukup umur akan dimasukkan ke dalam penjara anak yang saat sekarang ini telah ada di Tanjung Pati Kota Payakumbuh” tegas Iptu Elfi.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Solok yang diwakili oleh Alex Shindo selaku Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mengatakan “Kita sangat mengharapkan kepada siswa-siswa ke depannya agar menjadi sadar hukum dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri atau pun orang lain,” pesannya. (mr)

Kodam I/Bukit Barisan Berikan Penyuluhan Hukum Kepada Personil Kodim 0309/Solok

Solok, (InfoPublikSolok) – Tim Hukum Kodam (Kumdam) Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan mengunjungi Kota Solok, Kamis (19/07), dalam rangka kegiatan Penyuluhan Hukum (Luhkum) kepada seluruh Personil Militer Kodim 0309/Solok, termasuk Subdenpom I/33 Solok, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXIII Kodim 0309/Solok, serta Koordinator Cabang Korem (Koorcabrem). Kegiatan Luhkum dilaksanakan di Auditorium Makodim 0309/Solok.

Dalam materinya, Ketua tim Luhkum Letkol CHK. (K) Herti J. Ambarita, SH. MH menyampaikan, berbagai persoalan hukum dapat menjerat personel Militer dan PNS dimanapun berada dan bertugas, salah satunya yaitu terjerat kasus pidana Narkoba.

“Panglima TNI menegaskan bahwa Prajurit dan PNS yang terbukti menggunakan atau bahkan terlibat mengedarkan Narkoba akan ditindak tegas dan tidak ada kata maaf bagi Prajurit dan PNS tersebut, Bagi Prajurit yang terbukti, akan dipecat dari kesatuan, dan akan dilakukan rehabilitasi setelah dipecat.” Terangnya.

Selain itu, ketua Tim Luhkum juga menyampaikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Ketika menerima suatu informasi kita harus periksa dulu kebenaran berita tersebut, jika berita itu benar dan bermanfaat silahkan untuk dibagikan, bak kata pepatah, diam itu emas, lebih baik diam dari pada melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat”.

Sehubungan dengan Pilpres 2019 dan Pileg 2020, Letkol CHK. (K) Herti J. Ambarita, SH. MH menegaskan agar seluruh personel Militer dan PNS tetap menjaga netralitas TNI.

“Jangan memihak kepada salah satu kandidat tertentu, jangan menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan Pemilu, dan jangan terlibat dalam politik praktis baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilpres maupun Pileg” Tutup Herti. (hy)