UPTD Metrologi Tera Ulang Alat Ukur Timbang dengan Sistem ‘Jemput Bola’

UPTD Metrologi Tera Ulang Alat Ukur Timbang dengan Sistem ‘Jemput Bola’

Solok, (InfoPublikSolok) – Dalam rangka melakukan perlindungan konsumen dan mewujudkan kota tertib ukur, Dinas Perdagangan dan KUKM Kota Solok melalui UPTD Metrologi Legal melakukan Sidang Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan sistem ‘Jemput Bola’ mendatangi langsung.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 hingga 27 September 2018 ini menjadikan Kantor Pos, Kantor Pegadaian, Perusahaan Ekspedisi dan tempat usaha lainnya yang berada di lingkungan Kota Solok sebagai target kegiatan.

Kegiatan ini adalah usaha Pemerintah Kota Solok untuk mendapatkan kapastian hukum pada UTTP. Dengan harapan alat ukur yang digunakan pelaku usaha nantinya akan berstandar secara berkala, sehingga tidak merugikan baik pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen, dan juga usaha Pemerintah menjadikan Kota Solok sebagai Kota Tertib Ukur.

Hari pertama pelaksanaan Sidang Tera, Selasa (25/9), PT. Pos Cabang Solok, Ekspedisi JNE serta Pegadaian Cabang Solok yang mendapat giliran pertama kegiatan ini. Di Kantor Pos sendiri ada sebanyak 4 (empat) UTTP yang dipakai dalam kegiatan sehari-harinya, ekspedisi JNE sebanyak 3 (tiga) UTTP dan Kantor Pegadaian 3 (tiga) UTTP.

Pantauan IPS hari pertama sidang tera, dari ketiga pelaku usaha tersebut, rata-rata UTTP yang dipakai sudah tidak berlaku lagi Cap Tanda Tera-nya. Hal ini menjadi ‘PR’ bagi UPTD Metrologi Kota Solok untuk lebih giat lagi mempromosikan keberadaannya.

Mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. Alat UTTP tersebut digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menera barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan. Sanksi bagi pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak menera ulang yakni pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1 juta. (id)

Tags: , , , , ,